telusur.co.id - SIDOARJO, M. Agil Effendi Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Sidoarjo menilai, angka kemiskinan bakal melonjak jika masyarakat tak kunjung sadar atas pentingnya protokol kesehatan. Disamping itu Pemerintah daerah terus mengeluarkan kebijakan memperketat pemberlakun pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jilid II untuk menekan sebaran Covid-19.
Dirinya mengatakan, salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak atas penerapan PPKM Jilid II yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak hanya itu dengan penerapan PPKM Jilid II ini besar kemungkinan memicu kembali gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Yang ditakutkan nanti muncul lagi masyarakat yang dirumahkan dalam pekerjaanya, baik yang di kantor maupun di UMKM. Hal ini yang perlu diperhatikan, selain pemerintah berupaya maksimal menekan sebaran Covid ini. Masyarakat juga harus sadar akan pentingnya penerapan prokes ketat yang dianjurkan, Minimal itu," ujar Agil Effendi, saat dihubungi, Rabu (27/1/21).
Dampak selanjutnya, beban pemerintah kian berat. Pangkalnya, pendapatan asli daerah (PAD) akan kembali turun. UMKM selama ini menjadi penopang roda perekonomian daerah diharapkan tidak terpuruk atas kebijakan PPKM Jilid II.
"Selama pandemi ini, PAD turun, pemasukan pemerintah juga turun, pajak-pajak mungkin tidak tercapai, retribusi juga menurun. Ini tentu menjadi suatu kekhawatiran juga bagimana kita memenuhi kebutuhan dari pada masyarakat, kalau UMKM juga terpuruk," ucap Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo itu.
Agil Effendi mengingatkan, menjaga perekonomian tak kalah penting dilakukan selain sektor kesehatan. Keduanya harus berjalan beriringan. "Kita perhatikan secara bersama-sama, sehingga bisa saling topang-menopang dan saling bantu membantu,untuk menstabilkan roda perekonomian" imbuhnya.
Selain itu pemerintah dinilai perlu lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan serta stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai perlindungan atas dampak pandemi COVID-19.
"Ada banyak jenis UMKM, ada yang diuntungkan pula dengan adanya pandemi ini. Namun mayoritas lebih banyak yang dirugikan, jadi pemberian stimulus ekonomi ini harus benar-benar tepat sasaran, selain itu yang jadi prioritas adalah sektor usaha kecil," jelas Agil.
Baginya, hal tersebut mesti dilakukan agar kebijakan yang ditempuh solutif dan risikonya kecil, pungkasnya.
