telusur.co.id - Sehubungan dengan kegiatan deklarasi oleh kelompok massa yang mengatasnamakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di berbagai tempat di Indonesia, KAMI Jatim pun sudah dideklarasikan satu bulan yang lalu di Surabaya.
“Maka dengan ini kami atas nama Forum Surabaya Bersatu (Forsatu) yang terdiri dari 65 Organisasi yang berbadan hukum maupun komunitas yang berdomisili di Surabaya mengeluarkan pernyataan sikapnya.
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila adalah komitmen final dari pendiri bangsa dan tidak akan pernah tergantikan oleh faham-faham lain, baik komunisme maupun khilafah,” ujar perwakilan peserta aksi, Andi Petta Didik Muadi saat ditemui pasca aksi di CK, depan Grahadi Surabaya. Sabtu, (26/9/2020).
Pernyataan sikap berikutnya, kata Didiik, sapaan akrabnya, bahwa pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah kekuatan kosntitusional hasil dari pilihan rakyat melalui pemilihan presiden (Pilpres) 2019-2024.
Dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh gerakan pengkhianatan yang berlindung di balik KAMI yang notabene untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan konstitusional,” tambah Didik.
Lebih lanjut, Didik menjelaskan bahwa, KAMI adalah gerakan dari pelacur-pelacur politik, tokoh-tokoh barisan sakit hati yang berkomplotan dengan mafia hitam, koruptor kelas kakap, dan organisasi terlarang yang berhimpun di HTI untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara inkonstitusional.
“Bahwa Forum Surabaya Bersatu (Forsatu) mendesak TNI dan POLRI melarang kegiatan dan keberadaan KAMI di Surabaya, termasuk infiltrasi kaum intoleran, terutama HTI di Surabaya,” tegas Ketua DPD GKNI Jatim ini.
Senada dengan Didik, Ketua Forsatu, Hakim menegaskan bahwa, Forum Surabaya Bersatu siap mengawal dan menjaga Surabaya agar tetap aman, damai, dan kondusif dalam bingkai NKRI dan Pancasila.
“Demi menjaga Kota Surabaya sebagai kota pahlawan agar tetap kondusif, aman dan tentram dari provokasi, penyesatan, dan politik adu domba serta ujaran kebencian (hate speech).
“Maka, kami Forum Surabaya Bersatu (Forsatu) mendesak TNI dan Polri beserta segenap warga Kota Surabaya yang cinta damai menolak dengan tegas seluruh rangkaian kegiatan KAMI di Kota Surabaya,” lugasnya.
“Demikian pernyataan sikap ini, kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelangsungan NKRI, Pancasila, UUD 45, dan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024,” tutup Hakim. (ari)
