telusur.co.id - Sebagai salah satu rangkaian kegiatan menuju peresmian Kantor Wilayah VII KPPU di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk UMKM Naik Kelas Melalui Pengawasan Kemitraan.
Menghadirkan berbagai pembicara yang memiliki peran penting dalam sektor UMKM di antaranya Ketua KPPU RI, Kodrat Wibowo, Menteri Koperasi dan UMKM (KopUKM), Teten Masduki, Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.
Selanjutnya, Wakil Ketua KPPU RI, Guntur Syahputra Saragih, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk.c Franciscus Welirang, Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada, Hargo Utomo, dan dimoderatori oleh Pimpinan Redaksi infobanknews.com, Eko Supriyanto.
“Berbagai pihak harus berkolaborasi, bahu-membahu, untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, agar bangkit dan kembali menggerakan roda ekonomi Indonesia. Pemerintah tentu telah memiliki berbagai stimulus kebijakan untuk membangkitkan UMKM di Indonesia.
“Baik melalui upaya pemberdayaan, peningkatan akses terhadap modal, kemudahan dalam pengurusan proses perizinan, dan sebagainya,” terang Ketua KPPU dalam sambutan pembukanya. Selasa, (14/09/2021).
Lebih lanjut, Ketua KPPU mengatakan bahwa, melalui sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder baik akademisi, asosiasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung UMKM naik kelas.
Mandukung pernyataan tersebut, Menteri KopUKM melalui sambutannya mengatakan bahwa, hasil produk UMKM dalam rantai pasok masih sangat rendah, namun dengan hadirnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja diharapkan perekonomian Indonesia dapat lebih maju.
“Salah satu napas UU Cipta Kerja adalah mendorong persaingan usaha yang adil dengan adanya kemitraan yang setara antara UMKM dan pelaku usaha besar. Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan KPPU berkomitmen untuk menjamin hal tersebut,” tegas Menteri KopUKM.
Sebagai pembicara pertama, Gubernur Jateng menyampaikan, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggerakan UMKM dimana salah satu masalah yang teridentifikasi adalah terkait pemasaran produk UMKM.
“Kami juga membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan nilai produk mereka. Setelah pelatihan tersebut biasanya harga produknya meningkat. Selain itu, ada juga beberapa kerja sama dengan 985 event dan lumayan dapat menggerakan UMKM. Pemerintah juga membeli produk-produk UMKM, dengan begitu UMKM bisa tetap laku dan produktif,” beber Gubernur Jateng.
Dari sisi persaingan usaha, Wakil Ketua KPPU memaparkan mengenai peran KPPU dalam pengawasan kemitraan dimana tercakup beberapa aspek di antaranya mewujudkan kemitraan, mendorong hubungan saling menguntungkan, mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat serta mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha.
“KPPU berharap, dalam suatu kemitraan itu para pihak memiliki kedudukan yang sejajar. Sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No.20/2008,” paparnya.
Menyampaikan pendapat sebagai pelaku usaha besar, Franciscus menyampaikan mengenai bagaimana PT Indofood mengelola mitra UKMnya. Mengetahui betul keterbatasan UKM yang di antaranya keterbatasan dalam hal akses pengetahuan terkait teknis, sifat pasar, regulasi, keuangan serta pengetahuan umum menajemen, Franciscus terus melakukan upaya pengembangan melalui pelatihan, networking dan digitalisasi.
“Sampai mereka mandiri dan siap naik kelas, kami akan dorong terus menerus. Namun dari segi peraturan dan pengawasan, apabila ada standard perjanjian kemitraan mungkin dapat diberikan bagi kami agar kemitraan yang sehat dapat terwujud,” tandas Franciscus.
“Implementasi kemitraan usaha khususnya bagi UMKM untuk bisa Naik Kelas membutuhkan kesadaran kolektif tentang spirit gotong royong agar produktivitas ekonomi terjaga,” terang Hargo.
Lebih lanjut, Hargo mengatakan bahwa, optimasi peran kelembagaan inkubasi dan akselerasi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak untuk menyokong proses implementasi kemitraan usaha yang berkualitas. (ari)
