telusur.co.id - Di Hari Keluarga Nasional ke-30 Pemerintah Kabupaten Malang menggelar kegiatan Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dialog Bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Pendopo Kabupaten Malang. Rabu, (19/7/2023).

Acara yang dihadiri Kaper BKKBN Jatim, Maria Ernawati, juga dihadiri 1500 kader PPK terdiri dari kader KB, kader kesehatan, dan kader PKK.

Ketua Pelaksana kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-30 Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz saat melaporkan kepada Kepala BKKBN RI menyampaikan, "Kita diperkenankan hadir dalam agenda Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 Kabupaten Malang ini dengan tema Penguatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui dialog bersama tim pendamping keluarga,” ucapnya.

Lebih lanjut Aniswaty Aziz memaparkan bahwa, dasar pelaksanaan dari kegiatan program bangga kencana yaitu, yang pertama, Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang kedua peraturan Kepala BKKBN No. 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021 sampai 2024.

Selanjutnya Aniswaty juga memaparkan dasar pelaksana kegiatan, yang ada di Peraturan Bupati Malang No. 61 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang No. 476/9707/35.07.120/2021 tanggal 25 Oktober 2021, perihal pembentukan tim pendamping keluarga dan percepatan penurunan stunting.

"Adapun latarbelakang dari kegiatan peringatan hari keluarga merupakan momentum penting yang diselenggarakan sejak pencanangannya pada tahun 1993. Sedangkan tahun 2023 merupakan peringatan hari keluarga nasional ke 30, dengan mengangkat tema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju," urainya.

"Dengan maksud Kabupaten Malang bahwa, melalui Malang makmur, berusaha untuk melakukan percepatan penurun dimulai dengan melakukan pendampingan keluarga yang dilakukan oleh kader, tim pendamping keluarga," sambungnya. 

Aniswaty Aziz juga menyampaikan, “Hasil tim pendamping keluarga, per tanggal 16 Juli 2023 untuk sasaran calon pengantin 1197 kali, kami lakukan untuk satu calon pengantin dua kali, untuk sasaran ibu hamil 13905 kali, karena ibu hamil kami lakukan pendampingan sebanyak delapan kali. Sasaran untuk ibu pasca bersalin 5496 kali dan sasaran balita sebanyak 18283 kali sedangkan balita 34507 kali.

"Adapun tujuannya melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan ibu yang memiliki balita, agar stunting dapat ditekan tidak muncul kembali," tukasnya.

Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo kepada media menyampaikan, "Kita optimis di Kabupaten Malang karena gotong royongnya luar biasa. Sehingga stunting bisa dikroyok. Pak Bupati sudah menginisiasi sejak tahun 2021 yang namanya Bapak Asuh Anak Stunting. Ini menjadi percontohan dan saya merasa optimis menuju 14% sesuai target yang ditentukan Bapak Presiden Jokowi,” tandasnya.

Hasto Wardoyo mengatakan, pada bulan Agustus akan ada survei kesehatan Indonesia yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, dan akan disiapkan dengan baik di Malang.

"Saya yakin apabila survei dilakukan dengan baik dan data dilapangan kenyataannya stuntingnya sudah minim hasilnya baik. Kerja sama yang baik antara Kementrian kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian Puskesmas dan Bidang bersama-sama akan membuahkan hasil yang baik," beber Hasto.

"Jadi BKKBN menyiapkan data warga beresiko stunting. Siapa yang tidak punya jamban, siapa lingkar lengan 18 cm, itu tugasnya tim pendamping keluarga membawa yang lingkar lengannya 18 cm itu padahal baru hamil ke Puskesmas," tuturnya.

Menurut Hasto, mencegah lebih baik daripada mengobati, makanya BKKBN mendampingi keluarga yang terindikasi akan mengalami stunting.

"Tugas daripada tim pendamping yaitu, mendampingi keluarga, dan menyiapkan yang mau nikah. Tadi saya presentasikan ELSINMEL Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil, Siap menghamili juga, artinya dari dua pihak," tandasnya.

Hasto juga menuturkan di Kementerian Kesehatan ada dua, ada SSGE ada EEPGM dua-duanya di ranah kesehatan. SSGE secara survei, dan EEPGM diterjemahkan dalam Posyandu. Sehingga yang satu real count, yang satu quick count arahannya dari Kementerian kesehatan.

"Yang real count ini harus 80%, hasil penimbangan bayi itu harus 80%, syukur kalau 100%. Quick count ini memang hitung cepat seperti survei, tapi saya optimis dengan apa yang disampaikan Bupati Malang. Kemudian saya akan komunikasikan pada pak Menteri Kesehatan, agar nanti sampelnya akan diperbesar. Kalau sampelnya diperbesar resisten akan tambah baik, antara temuan di lapangan sama hasil survei," tuturnya.

"Di Malang ini medannya luas, wilayahnya nomor dua luasnya di Jawa Timur. Untuk mendekati keluarga untuk penyuluhan itu perlu transport, sehingga kami cukup menyadari itu, maka ketika pak Bupati mengusulkan kepada saya untuk sepeda motor, kita kabulkan untuk dapat sepeda motor dengan jumlah sepeda motor 33 unit," sambungnya.

Sementara, Bupati Malang, Sanusi mengatakan, peran dan tanggungjawab kita sebagai pemangku kebijakan pemerintah Kabupaten Malang memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup anak Indonesia melalui pendampingan keluarga.

"Intervensi tersebut di antaranya mencakup aspek kesehatan dan perkembangan anak yang fokus pada peningkatan gizi, pencegahan stunting, serta pendidikan pola asuh yang baik," tukasnya.

"Kegiatan Penguatan Program Bangga Kencana diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka stunting, bahkan kedepan kita berharap di Malang tidak ada stunting lagi. Dan di tahun 2024 Kabupaten Malang zero stunting," urainya.

Bupati Malang juga menuturkan, Kabupaten Malang hidup rukun dan gotong royong. Semua kegiatan dilaksanakan secara gotong royong. (ari)