telusur.co.id - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menjelaskan bahwa sudah terjadi dualisme kepengurusan di Partai Demokrat sebagaimana hal yang sama pernah terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pada tahun tahun yang lalu.
Menyikapi tersebut, Ketua Umum DPN Komunitas Banteng Asli Nusantara (KOMBATAN), Budi Mulyawan mengatakan, langkah pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat.
“Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melalui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini,” ujarnya pada rilisnya yang diterima telusur.co.id. Sabtu, (06/3/2021).
Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengatakan, hal tersebut merupakan urusan internal Partai Domokrat. Menurut Budi, jika Presiden Jokowi membiarkan tindakan pembantunya yang terang-terang mengacak-acak urusan internal partai lain, maka bisa ditafsirkan Presiden memberi restu langkah politik Moeldoko.
Dengan dualisme kepengurusan seperti ini, gugat-menggugat pasti akan terjadi, walaupun misalnya secara administratif hukum, KLB Sibolangit sah. Selanjutnya hasil KLB tersebut harus didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan.
Bagi Kementerian Hukum dan HAM. hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri, demikian juga dengan pihak Kepolisian, yang pada akhirnya akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan “perang mereka”.
“Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini. Apapun alasanya, bahwa langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari Visi dan Misi Presiden Jokowi,” tegas Budi.
Kewibawaan Presiden Jokowi, kata Budi, sedang “dirongrong”, Moeldoko secara sistematic dan masif sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP.
“Untuk itu, dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi, DPN Kombatan sebagai Ormas berbasis nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019.
Kami meminta (merekomendasi) kepada Presiden Jokowi untuk mencopot jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko. Merdeka!!” tutup Budi Mulyawan. (ari)
