telusur.co.id - Kinerja program Keluarga Berencana Indonesia yang luar biasa dalam empat dekade terakhir telah diakui dunia sebagai kisah sukses. Faktor penting pencapaian ini adalah kemitraan strategis antara pemerintah dan para tokoh agama. 

Keterlibatan Pemerintah Indonesia dengan para pemimpin organisasi berbasis Islam telah menghasilkan beberapa fatwa (keputusan agama) yang berperan dalam penerimaan KB oleh masyarakat luas.

Dari kesuksesan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui BKKBN bekerjasama dengan UNFPA Indonesia menggelar Pelatihan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Kemitraan Strategis antara Pemerintah dan Tokoh Agama Islam dalam bidang Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana, Pencegahan, Perkawinan Anak dan Penurunan Stunting. Kegiatan yang digelar di Kota Surabaya ini berlangsung mulai 24 hingga 29 Juli 2023. 14 Peserta yang terpilih berasal dari Burundi, Ethiopia, Nepal, Myanmar, dan Malaysia. 

Pembukaan pelatihan internasional ini dihadiri oleh Deputi Bidang Lalitbang BKKBN, Prof Muh. Rizal Martua Damanik; Kepala Pusat Pendidikan dan Kerjasama Internasional (PULIN) BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan; Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (Biro KTLN) Kemensetneg, Novianti; UNFPA Representative of Indonesia, Anjali Sen, serta perwakilan dari kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, Novianti menyampaikan pentingnya sebuah kolaborasi dari seluruh pihak dalam melakukan intervensi program, terlebih untuk meningkatkan kepedulian di dalam bidang Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana, Pencegahan, Perkawinan Anak dan Penurunan Stunting.

“Kegiatan yang berkolaborasi dengan UNFPA ini  juga penting dalam mendukung pencapaian SDGs poin3 dan 5,” tegasnya.

Anjali Sen berharap, agar para tokoh agama yang hadir dalam pelatihan bisa memberikan perubahan positif kepada masyarakat dan mengurangi stigma buruk atau isu-isu terkait program KB, pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting. 

Menurutnya, permasalahan seperti perkawinan anak memiliki dampak negatif yang tidak hanya merupakan bentuk kekerasan terhadap anak perempuan, tetapi bisa berimbas negatif kepada aspek lainnya seperti pendidikan.

“Oleh karena itu, dukungan dan peran dari tokoh agama akan sangat berdampak signifikan terhadap penerimaan masyarakat dalam program-program KB, kekerasan berbasis gender serta penurunan stunting,” tukasnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang sudah diakui seluruh dunia dalam upayanya mendukung Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular salah satunya dalam bidang KB karena upaya ini sebagai upaya mewujudkan 3 zero.

“Pertama, zero kematian ibu hamil dan melahirkan. Kedua, zero unmet-need keluarga berencana, dan ketiga, zero kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sudah sejalan dengan program prioritas nasional pemerintah Indonesia dan upaya mendukung SDGs,” tandasnya.

Selanjutnya, M. Rizal Martua Damanik dalam paparan menjelaskan bahwa, keunikan pendekatan Program Keluarga Berencana di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain terletak pada landasannya yang menekankan pada upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan anak. 

“Pelayanan kontrasepsi kemudian dipandang hanya sebagai sarana program bukan tujuan. Perubahan cara pandang keluarga terhadap norma keluarga menuju keluarga kecil yang berkualitas merupakan pintu masuk program KB,” ujar Prof Rizal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BKKBN sejak awal perkembangannya telah melibatkan tidak hanya lembaga pemerintah terkait, tetapi juga lembaga lain dan masyarakat sipil untuk perubahan yang efektif dan perlu dengan dukungan masyarakat luas.

Menindaklanjuti langkah strategis tersebut, kemitraan strategis antara Pemerintah dengan tokoh masyarakat, seperti Tokoh Agama Islam, diakui sebagai salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program Keluarga Berencana. 

Dukungan dan dukungan dari tokoh agama Islam yang berpengaruh terhadap ide-ide baru tentang keluarga berencana telah membantu komunitas Muslim Indonesia menerima dan mengadopsi pendekatan baru keluarga berencana.

“Keterlibatan Pemerintah Indonesia dengan Pimpinan Ormas Islam telah menghasilkan beberapa fatwa (keputusan agama) yang secara strategis penting dalam penerimaan isu tersebut oleh masyarakat luas. 

“Sebagai hasil dari upaya tersebut, banyak tokoh agama Islam yang saat ini terlibat aktif dalam program advokasi BKKBN dengan mengkampanyekan dan mendukung beberapa bentuk pelayanan KB di kalangan masyarakat muslim Indonesia,” tutup Prof Rizal. (ari)