telusur.co.id - Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) melalui Ketua Umum, Eko Pratama turut menyoroti agenda initial public offering (IPO) atau penawaran perdana saham kepada publik anak usaha Pertamina yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), yang rencananya akan dilepas akhir bulan ini
"Kami tentu menolak keras upaya privatisasi Pertamina seperti yang akan dilaksanakan beberapa waktu kedepan, sebab konsep dan tujuan dari Badan usaha milik negara sekarang kami nilai sudah melenceng dari apa yang telah diamanatkan oleh UUD kita," ujarnya pada keterangan resminya. Jumat, (10/2/2023) malam.
Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
"Kalau sudah mau dilepas seperti ini, patut kita pertanyakan nasionalisme pimpinan kementerian dan lembaga terkait," tegas Eko.
"Kami heran, kenapa penawaran ini muncul di tengah PT. Pertamina Geothermal Energy menorehkan berbagai macam prestasi yang luar biasa. Penawaran ini muncul di tengah Pertamina mencatatkan laba kurang lebih 57 triliun di tahun 2022. Lalu untuk apa anak usahanya kemudian di lepas dengan target 9,7 triliun saja dari hasil dana IPOnya. Apa PGE kesulitan mendapat suntikan dana untuk pengembangan eksplorasi panas bumi kita? Saya rasa tidak mungkin," tandas dia.
Dalam berbagai kesempatan, PMI selalu menyampaikan kritik keras kepada pemerintah mengenai hal tersebut, sudah lama kami prediksi dan akhirnya hari ini kekhawatiran itu menjadi kenyataan.
PT. Pertamina Geothermal energy akan menjadi pintu masuk kapitalis menggrogoti Cabang-cabang produksi strategis kita. Anak-anak usaha Pertamina lainnya juga akan mengalami nasib yang sama dengan Pertamina Geothermal Energy.
"Kalau masyarakat Indonesia tidak bergerak menolak dengan melalukan internalisasi issue ini dan berbagai kelompok strategis, ntah itu organisasi mahasiswa, pemuda, ormas, bahkan partai politik. Bayangkan saja kelak, minyak, listrik dan gas kita tidak lagi kita kuasai secara utuh. Apa yang akan terjadi?" tanya Eko.
"Tidak ada konsep keekonomian yang berorientasi kepada nilai-nilai gotong royong, bullshit kalau kemudian BUMN bilang dia menjalankan aktivitas bisnis negara ini sesuai amanat undang-undang. Kami ragu kalau IPO ini dilakukan semata untuk pengembangan BUMN.
"BUMN sekarang terjajah oleh pola fikir menterinya yang selalu ngecat langit, banyak teori kerjanya tapi minim hasil kerjanya. Kita semua harus bergerak untuk mencegah agenda rusak ini," lugas Eko Pratama. (ari)
