telusur.co.id - Percepatan penurunan stunting menjadi tugas besar yang perlu menjadi perhatian bersama. Kendati menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Jawa Timur mengalami penurunan dari 23,5% di tahun 2021 menjadi 19,2% di tahun 2022, namun harapannya angka prevalensi stunting dapat mencapai target nasional 14% di tahun 2024. 

Untuk menekan angka stunting salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendampingan ibu hamil dan pasca persalinan. Dalam pendampingan dipantau terus tumbuh kembang janin, kesehatan ibunya, gizi yang diasup, lalu juga pada tri semester pertama mulai diinformasikan tentang alat kontrasepsi yang bisa digunakan pasca persalinan. Konseling berkelanjutan tersebut harapannya, setelah melahirkan ibu pulang ke rumah sudah ber-KB, sehingga selanjutnya bisa fokus merawat bayinya.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati saat membuka Evaluasi Program KBKR Semester I dan Rencana Program Semester 2 dalam rangka Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan, yang dilaksanakan di The Aliante Hotel & Convention Center, Kota Malang, 6-8 September 2023. 

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi secara berkelanjutan bersama mitra kerja OPD KB dan IBI di Kabupaten/Kota. Pendampingan dimulai dari catin (calon pengantin), ibu hamil sampai melahirkan sangat penting. Pun juga koordinasi serta evaluasi secara berkala bersama mitra lainnya membuat upaya penurunan stunting menjadi mudah,” urai Maria.

Menurut Kepala BKKBN Jawa Timur, berdasarkan data Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) per 4 September 2023, di Jawa Timur sebanyak 1.451.582 Ibu Hamil dan Ibu Pasca melahirkan telah mendapat pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sementara itu, berdasarkan data SIGA, Peserta KB Aktif (PA Modern) adalah 4.309.286 akseptor dengan jumlah KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) 885.694 akseptor.

Pertemuan tersebut dihadiri Pembina Program KBKR BKKBN Provinsi Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati, Ketua IBI Jawa Timur, Lestari, Kepala Bidang dan Sub Bidang yang menaungi program Keluarga Berencana OPD KB 38 Kabupaten/kota serta Ketua PC IBI Kabupaten/ kota. 

Hadir pula secara daring Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN RI, Martin Suanta. Sebagai pemateri ada dr. Henri Sulistiyanto Sp.OG, (K) yang memberikan tips bagaimana meningkatkan cakupan KB Pasca Persalinan di Kabupaten/Kota. 

Selain itu, disampaikan materi Intensifikasi Pendampingan Ibu Hamil, KB Pasca Salin Pasca Keguguran oleh Ketua PD IBI Jatim, serta paparan Progress Pendampingan Ibu Hamil dengan Elsimil oleh Satgas Percepatan Penurunan Stunting Jatim.

Dengan adanya kegiatan ini, Maria Ernawati berharap, dapat mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pendampingan ibu hamil dan KB pasca persalinan/ pasca keguguran serta meningkatkan pengetahuan Tim Pendamping Keluarga maupun Penyuluh KB dengan memberikan penyegaran informasi seputar KB pasca persalinan sehingga proses pendampingan masyarakat menjadi lebih optimal. 

Di tempat yang sama, Pembina Program KBKR, Waluyo Ajeng L. menambahkan, meningkatkan kesertaan KB Pasca Persalinan, Perwakilan BKKBN Jawa Timur telah membentuk 4 Rumah Sakit Center of Excellent KB Pasca Persalinan, yaitu RS Semen Gresik, RS Kirana Sidoarjo, RS Soegaten, RSUD Harjono Ponorogo, dan Kabupaten Ngawi. 

“Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan bayi lahir stunting dapat dicegah dengan penggunaan KB pasca persalinan,” tutur Ajeng.

Posisikan Diri Sebagai Sahabat Ibu

Pada pertemuan yang dilaksanakan di The Aliante Hotel & Convention Center, 6-8 September 2023 tersebut, dr. Henri Sulistiyanto Sp.OG (K) menyampaikan tips dan trik meningkatkan cakupan KB pasca bersalin yang bisa dilakukan para pengelola program dan petugas pendamping saat memberikan konseling kepada ibu hamil dan pasca melahirkan.

Menurut Henri, keikutsertaan KB Pasca persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah cara menyampaikan pengetahuan kepada ibu. 

“Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai sahabat ibu yang baru saja melahirkan, kita dengarkan keluh kesahnya, dan kita coba pahami kebutuhan ber-KB nya seperti apa, agar saran yang kita berikan dapat diterima. Jangan memposisikan diri sebagai seseorang yang lebih tinggi,” jelas Henri.

Dukungan orang-orang sekitar juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. “Libatkan suami dan orang-orang terdekat atau anggota keluarga yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan ibu dalam proses konseling,” tambahnya.

Lebih lanjut, Henri menyebut, faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap KB Pasca persalinan adalah informasi yang diperoleh dari petugas KB atau orang sekitar, informasi yang didapatkan dari internet, perbedaan Sosial Ekonomi Budaya, lingkungan pergaulan/ geografis, pengalaman, dan usia ibu. 

“Pengetahuan berpengaruh dalam menentukan sikap seseorang dalam berperilaku. Menurut teori perubahan perilaku, dibutuhkan waktu 6 bulan agar seseorang dapat mengubah perilaku sesuai dengan pengetahuan yang diterima. Pengetahuan seseorang juga dapat mengubah sikap seseorang,” tutup dia. (ari)