telusur.co.id - Presiden Jokowi resmi mengumumkan kembali perpanjangan PPKM Level 4, mulai dari 3 Agustus sampai tanggal 9 mendatang. Tentu kebijakan pemerintah tersebut, tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari publik.

Aktivis HMI, Dody U Tomagola mengatakan, pemerintah jangab memandang solusi PPKM hanya sebagai satu-satunya alternatif untuk menyelesaikan problem Covid-19. Lebih dari itu, urusan perut dan dapur rakyat harus menjadi acuan utama dalam keputusan perpanjangan PPKM yang sudah hampir berjilid-jilid dilangsungkan.

“Penerapan PPKM sendiri sudah berlangsung hampir sebulan, namun upaya dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui bantuan sosial dan lainnya belum benar-benar terasa. Malah yang bermunculan adalah maraknya program vaksinasi yang terkesan ‘ditekan’ target pencapaiannya oleh pemerintah,” ujar Wasekjend Bidang Pembangunan Demokrasi Politik dan Pemerintahan PB HMI ini. Selasa, (03/8/2021).

Lanjut Dody, kalau dilihat dari penerapan kebijakan PPKM ini yang paling dominan menjadi target pemerintah adalah upaya suksesi vaksinasi.

Sehingga, pemerintah luput untuk memverifikasi urgensi persoalan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun.

Menurutnya, fakta utamanya adalah meluasnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini fakta yang tidak bisa dibantahkan.

“Hal ini yang semestinya, menjadi pokok perhatian utama pemerintah. Sehingga, kebijakan lanjutan pemerintah harus memastikan kesejateraan rakyat di tengah-tengah gempuran pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan ekonomi rakyat,” tegasnya. (ari)