Telusur.co.id - Oleh : Risa Salsabilla Fransisca
Implementasi anggaran APBD 2022 Kabupaten Malang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain; Realisasi pendapatan APBD Kabupaten Malang tahun 2022 mencapai Rp 4.097.000.000.000,00 atau 93,16% dari target. Realisasi pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain.
Realisasi belanja APBD Kabupaten Malang tahun 2022 mencapai Rp 4.100.150.000.000,00 atau 95,98% dari target. Realisasi belanja ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja non-operasional. Realisasi belanja pendidikan APBD Kabupaten Malang tahun 2022 mencapai Rp 1.151.500.000.000,00 atau 96,05% dari target.
Realisasi belanja ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemberian beasiswa. Realisasi belanja kesehatan APBD Kabupaten Malang tahun 2022 mencapai Rp 867.500.000.000,00 atau 93,40% dari target.
Realisasi belanja ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kesehatan, seperti pembangunan sarana kesehatan, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta pemberian pelayanan kesehatan. Dan realisasi belanja infrastruktur APBD Kabupaten Malang tahun 2022 mencapai Rp 1.181.150.000.000,00 atau 95,37% dari target. Realisasi belanja ini digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran air.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi anggaran APBD 2022 Kabupaten Malang mencapai target pada beberapa bidang, seperti pendapatan, belanja operasi, modal, dan non-operasional. Namun, ada juga beberapa bidang yang mungkin belum mencapai target.
Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi perekonomian, prioritas yang diberikan, dan keterlibatan dalam alokasi anggaran. Secara umum, implementasi anggaran APBD 2022 Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik.
Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang mencapai 93,16% dari target dan realisasi belanja yang mencapai 95,98% dari target. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian.
• Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal. PAD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di Kabupaten Malang. Namun, realisasi PAD pada tahun 2022 hanya mencapai 77,63% dari target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, serta adanya perubahan kebijakan yang belum dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah.
• Realisasi anggaran belanja yang belum merata. Realisasi anggaran belanja di beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sudah cukup baik. Namun, realisasi anggaran belanja di beberapa bidang lain, seperti pemberdayaan masyarakat, masih perlu ditingkatkan.
• Kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis, serta melakukan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan catatan tersebut, berikut adalah harapan untuk Implementasi APBD Kabupaten Malang di tahun 2023 :
• Pemerintah daerah perlu fokus meningkatkan realisasi PAD. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
• Pemerintah daerah perlu melakukan pemerataan realisasi anggaran belanja. Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan anggaran belanja untuk bidang-bidang yang penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
• Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berikut Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan harapan tersebut :
• Melakukan kajian menyeluruh terhadap potensi pendapatan daerah. Hasil kajian tersebut dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang tepat untuk meningkatkan PAD.
• Melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran belanja di tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun rencana anggaran belanja yang lebih baik di tahun 2023.
• Meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di seluruh OPD. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pegawai OPD.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan implementasi anggaran APBD Kabupaten Malang di tahun 2023 dapat lebih optimal dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
*Penulis adalah mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)
