telusur.co.id - Merubah Paradigma dari Charity Menjadi Human Rights Approach Bagi Difable
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membuka Temu Inklusi Nasional 5 tahun 2023 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, Selasa (01/8). Pertemuan dua tahunan ini merupakan ruang konsolidasi bagi gerakan difabel dalam mendorong terwujudnya Indonesia Inklusif 2030.
Kepada para peserta, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya terhadap kesamaan hak dan peluang bagi para difabel.
Dengan tema “Berdaya dalam Keragaman Menuju Indonesia Inklusif 2030”, forum ini diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai inklusi untuk terus dikembangkan di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, agama, bahasa, kondisi geografis, kondisi ekonomi, serta kondisi fisik, mental dan intelektual. Sama halnya difabilitas juga beraneka ragam dari jenis hingga derajat difabilitasnya.
"Inklusifitas merupakan salah satu isu yang menjadi fokus saya sejak menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI dulu. Kala itu saya ikut membahas perumusan undang-undang tentang penyandang cacat," tukas Khofifah.
Begitu pula saat Khofifah menjabat Menteri Sosial RI yang menjadi leading sector UU No 8 tahun 2016. Ia menceritakan bagaimana UU tentang penyandang disabilitas itu telah mengubah paradigma charity menjadi human rights terhadap para difabel.
“Paradigma belas kasih, bantuan, iba berubah menjadi hak asasi manusia. Bahwa kita semua setara dan memiliki hak dan peluang yang sama dalam segala sektor di negeri ini,” tambahnya.
Hal ini merupakan awal perluasan paradigma dari sekedar model medis rehabilitatif ke model sosial, dan mendukung partisipasi difabel dalam perencanaan maupun praktik pembangunan.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa, semua warga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang berdaya, yang mampu memainkan peran ekonomi, sosial, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Berdaya dalam keragaman selaras dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
“Temu Inklusi ini menjadi kegiatan penting untuk mengingatkan kembali kita bahwa ada bagian dari masyarakat yang masih harus didorong untuk terwujudnya kesetaraan perlakuan bagi mereka,” bebernya.
Melalui kegiatan ini diharapkan mampu membangun penyadaran publik akan perspektif dan pemahaman positif atas keberadaan difabel dalam rangka mencapai kesetaraan dan inklusi sosial bisa tercapai.
Oleh karena itu, dalam rangkaian Temu Inklusi ini juga terdapat program live in, di mana difabel (dari berbagai ragam dan derajatnya) dari seluruh Indonesia tinggal bersama warga desa selama empat hari pelaksanaan Temu Inklusi Nasional. Interaksi yang terjadi akan memahamkan warga desa terhadap kapabilitas, potensi, dan isu yang dihadapi difabel.
Selain itu, Temu Inklusi Nasional juga membuat rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjadi masukan untuk para pemangku kebijakan dalam membangun inklusifitas di Indonesia.
“Kami pun terus melakukan improvement agar difabel mendapatkan hak-hak serta peluang yang sama,” tandasnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan, saat ini Pemprov Jatim memiliki 6 UPT yang bertugas untuk melakukan penguatan skill bagi para difabel. Kemudian, ketika OPD-OPD menggelar pameran selalu menggandeng difabel dan menempatkan boothnya di paling depan guna mendukung upaya pemasaran produknya.
“Kami terus membangun strong partnership untuk memberikan lebih detail kebutuhan teknis dari para difabel,” urainya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khfofiah juga mengapresiasi kesiapan Kabupaten Situbondo menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional. Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh peserta untuk menggelar Temu Inklusi Provinsi Jawa Timur yang digelar tepat di Hari Disabilitas Internasional.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan bahwa, untuk pertama kalinya Temu Inklusi Nasional digelar di sebuah pondok pesantren. Ia berharap hal ini bisa menjadi semangat bahwa lembaga pendidikan harus menjadi pionir dalam mewujudkan Indonesia Inklusi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memperlakukan para difabel dengan tepat,” sebutnya.
Temu Inklusi Nasional ke-5 ini diikuti oleh lebih dari 600 difabel. Diselenggarakan sejak tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2023, terdapat beragam kegiatan di antaranya; seminar nasional, diskusi tematik, panggung seni dan budaya, serta beragam lomba yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap inklusifitas. (ari)
