telusur.co.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono kepada Gubernur Khofifah yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim, Muhammad Isa Anshori pada Puncak Bulan Cinta Laut 2023 di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Surabaya, beberapa hari lalu.

Penghargaan ini diberikan atas capaian Gubernur Khofifah dalam beberapa indikator. Antara lain jumlah wilayah pesisir terbanyak, kontribusi belanja pemerintah khususnya pada fokus pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir.

Selain itu juga kegiatan pelestarian lingkungan laut dan pesisir yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir, sampai jumlah sampah laut yang berhasil dikumpulkan.

"Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasi yang luar biasa ini. Penghargaan ini saya persembahkan bagi seluruh masyarakat pesisir di Jatim, serta  seluruh pihak yang ikut aktif dan peduli pada pemberdayaan dan pengelolaan wilayah pesisir," tutur Gubernur Khofifah di Surabaya. Selasa, (14/11/2023).

Khofifah mengatakan bahwa, pihaknya memang memberikan perhatian khusus pada masyarakat pesisir. Terlebih karena Jawa Timur memiliki perairan laut seluas 5,2 juta ha dengan 22 kabupaten/kota pesisir di bagian utara dan selatan serta Pulau Madura.

"Kita juga punya pesisir dengan panjang garis pantai 3.543,54 km dan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 504 pulau yang tiga di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Maka dari itu, Jawa Timur punya banyak potensi dari sektor kelautan dan perikanan baik dari segi geografis, sumber daya alam, maupun sarana dan prasarana," tandasnya.

Berbagai Potensi tersebut, menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan produksi perikanan tangkap tertinggi secara nasional sebesar 598.317 ton. Sementara, produksi perikanan budidaya saat ini sebesar 1.314.043 ton dengan trend produksi yang meningkat setiap tahunnya," sebutnya.

Untuk itu, Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim mengusahakan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan pada saat pandemi dan pasca pandemi selama periode 2020-2023. Dengan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 122 miliar.

"Dari anggaran ini, kita melakukan beberapa program. Termasuk pengelolaan sampah, pembersihan pantai dan ekosistem bawah laut, serta edukasi masyarakat pesisir," bebernya.

Selain itu, lanjut Khofifah, adapula pelatihan kepada nelayan serta bantuan sosial atas kenaikan BBM kepada sekitar 50.000 orang nelayan. Sedangkan untuk para petambak garam, pemerintah membantu peningkatan produksi dengan pemberian hibah geomembran dan peralatan produksi garam.

Lebih jauh, Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim juga aktif melakukan berbagai upaya pelestarian laut dan pesisir. Salah satunya dengan program Underwater Restocking (UWR) untuk pemulihan sumber daya ikan. Sejak tahun 2019 hingga saat ini telah dilaksanakan kegiatan UWR di 21 titik lokasi pada 11 kabupaten/kota di Jatim.

Selanjutnya, Pemprov Jatim juga melakukan strategi pengelolaan ekosistem kelautan berkelanjutan melalui pemulihan habitat Lobster Terpadu dengan membuat habitat lobster buatan sebagai habitat lobster yang rusak sekaligus untuk menciptakan mata rantai ekosistem baru.

"Upaya ini sebagai dukungan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sehingga dapat dinikmati secara ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur menuju Blue Economy,” tutur Khofifah.

Selain itu, ungkap Khofifah, pihaknya juga aktif melakukan Rehabilitasi mangrove. Salah satunya lewat gerakan Festival Mangrove Jatim. Berdasarkan data Dishut Prov. Jatim sejak tahun 2020 hingga saat ini telah dilaksanakan penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur melalui dana APBD, APBN dan dukungan para pihak lainnya seluas 1.930,53 Ha. Dengan jumlah total bibit mangrove sebanyak 6.813.947 batang.

Upaya pelestarian lainnya, yaitu lewat rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang yang dilakukan menggunakan terumbu karang buatan terbuat dari beton dengan bentuk kubus, kemudian di susun menjadi sebuah modul. Sejak tahun 2019 hingga saat ini telah dilaksanakan rehabilitasi terumbu karang seluas 27,34 Ha laut territorial Jawa Timur.

"Kami melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur juga berupaya mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan dengan sistem jemput bola ke sentra nelayan serta berkolaboarsi dengan berbagai pihak. Berkat hal ini, dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kapal yang berizin rata-rata sebesar 100 % atau hampir 2 kali lipat," sebutnya.

"Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yaitu dari 798 unit menjadi 3.668 unit pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 sudah mencapai 2.498 unit per agustus dan akan terus bertambah sampai dengan bulan Desember 2023," tambah Mantan Mensos RI ini.

Selain gerai layanan jemput bola, DKP Jatim juga terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait tata cara dan penyadaran betapa pentingya memiliki dokumen perizinan kapal perikanan, sehingga nelayan akan lebih tenang melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang optimal.

Berdasarkan data perizinan DKP Jatim, sejak tahun 2019 hingga saat ini telah di fasilitasi berbagai perijinan. Antara lain, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 871, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 2.492, Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebanyak 215, dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) sebanyak 4.621.

Kemudian, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sebanyak 920, Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) sebanyak 237, Surat Ijin Penangkapan Ikan - Andon (SIPI A) sebanyak 882, dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (EBKP) sebanyak 98.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap, penghargaan yang diterimanya akan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi di bidang kelautan dan pesisir. Pasalnya, Indonesia sebagai wilayah maritim akan terus bergantung dan berseiring dengan laut serta pesisir.

"Sebagai negara maritim kita berharap, akan semakin banyak inovasi di bidang kelautan dan pesisir. Sehingga, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir termasuk para nelayan di dalamnya," tutupnya. (ari)