telusur.co.id - Pengungkapan data oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa, 25 Januari 2022, BNPT memaparkan ada sejumlah pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 198 pesantren diduga terafiliasi dengan kelompok jaringan terorisme.
Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulyya menilai, pengungkapan data 198 pesantren terafiliasi jaringan terorisme oleh BNPT merupakan bagian dari early warning (peringatan dini) bagi publik.
Kendati demikian, ekspos data tersebut dapat menimbulkan resistensi masyarakat terhadap pesantren. Tanpa disadari data soal pesantren yang dimaksud tersebar luas pada ranah publik, jika dibiarkan bergulir begitu saja tanpa ada penjelasan bisa menjadi isu bias yang dapat menimbulkan kegaduhan baru, bahkan bisa membuat citra negatif terhadap pesantren di Indonesia.
Oleh karena itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Umat (Kabid PU) HMI Badko Jawa Timur, Khairul Anam meminta agar BNPT perlu mengklarifikasi serta menjelaskan kepada publik terkait paparan tersebut.
"BNPT perlu mengklarifikasi kepada publik terkait paparan ada 198 pesantren yang terindikasi berafiliasi dengan jaringan terorisme, agar tidak bias di tengah masyarakat luas. Isu ini tidak boleh dibiarkan saja, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru yang berdampak terhadap citra pesantren,” tegasnya. Kamis, (03/2/2022).
Lebih lanjut, Aktivis HMI Badko Jawa Timur ini menilai, lembaga pesantren merupakan aset Bangsa Indonesia yang perlu dijaga bersama. Karena sejak dulu sudah mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Justru itu, lembaga pesantren merupakan lembaga yang tepat sebagai mitra strategis institusi BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal penanggulangan terorisme, kontra radikalisasi, serta deradikalisasi.
“Mari kita bersama-sama menjaga citra lembaga pesantren ini, yang merupakan aset Bangsa Indonesia, khususnya oleh Institusi pemerintah,” ajak Cak Anam, sapaan akrabnya. (ari)
