telusur.co.id - Rencana aksi Gerakan 100 Smart City di Yogyakarta dibahas dalam dialog budaya dan gelar seni di Poenokawan Resto & Gallery. Dalam acara ini menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya yakni Penghageng Tepas Tandha Yekti Kraton Yogyakarta, GKR Hayu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Kepala Diskominfo Yogyakarta, Rony Primanto Hari, CEO Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, dan Pengasuh Komunitas Budaya Yogya Semesta, Hari Dendi.
Berlatar belakang dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pemerintah daerah pun dituntut untuk menerapkan konsep smart city di wilayah masing-masing.
“Mulai tahun 2017 Jogja sudah memulai satu gerakan baru upaya untuk membawa pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien melalui program smart city. Program smart city sejatinya diawali saat pemda DIY melalui Peraturan Gubernur 42 Tahun 2006 mencanangkan program Jogja Cyber Province inisiatif ini guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan interaksi sosial hingga terwujudnya peningkatan taraf hidup,” beber GKR Hayu. Selasa, (16/11/2021).
Percepatan gagasan smart city di Yogyakarta sendiri perlu dipercepat perwujudannya dengan mengembangkan visi, strategi, dan prioritas smart city atas dasar potensi dan permasalahan, kesiapan infrastruktur dan SDMnya.
“Smart city juga menuai kendala yang beragam SDM yang mumpuni masih menempati rangking atas penyediaan akses smart city baik yang menjalankan maupun pelaku masa depan, keamanan data juga menjadi isu sosial ancaman cyber juga menjadi acaman merusak sistem data jadi perlu ada tindakan preventif yang ekstra untuk melindungi data dari kebocoran dan penyalahgunaan, sinergi masyarakat dan pemerintah juga dibutuhkan untuk perwujudan smart city di Yogyakarta,” imbuh GKR Hayu.
Smart city ini bertujuan untuk memudahkan layanan masyarakat dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan mengenai urusan kependudukan dan lainnya.
“Upaya untuk mempermudah layanan untuk masyarakat, perizinan-perizinan juga sudah melalui smart service, jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan kecuali untuk situasi tertentu yang mengakibatkan untuk ketemu orang yang meminimalkan ini untuk tatap muka,” terang Heroe Poerwadi.
Minimalisasi tatap muka ini akan mengikis karakter Jogja yang ramah bagi semua orang. Pemerintah Kota Yogyakarta pun dengan hal ini membuat sejumlah program yang terkait dengan elemen smart city.
“E-Government harus diikuti dengan smart briefing, smart environment, smart economy, smart tourism, smart culture dan semuanya, jadi kalau kita cuma memahami smart city pada perangkat kerasnya maka kita akan menghilangkan elemen-elemen itu yang sebenarnya semua ada pada posisi masyarakat,” jelas Heroe.
Pemerintah Kota Jogja juga berupaya supaya jangan sampai masyarakat hanya berkutat dengan sistem perangkat untuk mereka saling berinteraksi satu sama lain. Pemerintah Kota membuat beberapa program yang menggandeng masyarakat untuk saling terlibat seperti program Gandeng Gendong dan Gandhes Luwes.
Andi Yuniantoro selaku CEO Inixindo Jogja memberi statement, “Bahwa kita sudah masuk ke transformasi digitalisasi, literasi digital, fokus terhadap wadah platform setiap kabupaten untuk nantinya setiap daerah kabupaten dan provinsi akan mengambil data untuk nantinya data tersebut akan diproses menjadi smart government,” paparnya. (man/ari)
