Oleh : Arsian Inggang Dwi Nanda
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pengukuran perbandingan dari harapan hidup,melek huruf, pendidikan dan standart hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjadi acuan semua negara dunia untuk mengukur tingkat kemajuan negara dari seluruh sektor dalam pemerintahan.
Salah satunya di wilayah Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Salah satu wilayah di kawasan tapal kuda dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pemkab Lumajang saat ini fokus dalam menyelsaikan problem pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
Masa kepemimpinan Bupati Thoriqul Haq dan bunda Indah Masdar yang berjalan sekitar dua tahun berupaya merealisasikan peningkatan social welfare untuk masyarakat Lumajang, sehingga angka peningkatan IPM realistis dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Ini menjadi tanggung jawab bersama antara birokrasi pemerintahan dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya guna terciptanya sinergitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan indikator pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Kenaikan IPM Lumajang dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2020 menjadi 65,46 %, meskipun terus naik IPM kabupaten Lumajang masih di bawah rata-rata IPM Jatim.
Selama ini sektor pendidikan menjadi salah satu program pemerintah dari pusat hingga daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang pendidikan memiliki alokasi anggaran 20 % dari APBD. Namun sesuai dengan data dinas Pendidikan pada tahun 2020, bahwa rata-rata pendidikan warga Lumajang berkisar 6,8 tahun atau hanya setara dengan kelas 1 SMP, dapat disimpulkan bahwa tingkat anak putus sekolah masih tinggi. Problem ini harus segera diselsaikan karena pemerintah pusat sudah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.
Upaya Pemkab Lumajang dalam meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dengan kerja sama dengan POLINEMA untuk membuka kampus di Lumajang, harapannya masyarakat lumajang memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri secara berkala. Pemkab Lumajang, harus menambah kuota beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu sehingga masyarakat yang kesulitan ekonomi dapat melanjutkan pendidikan tinggi. dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat guna peningkatakan indeks pembangunan manusia (IPM).
Problem kesehatan menjadi salah satu pionir penting dalam upaya relevansi peningkatan IPM. Kabupaten Lumajang masuk dalam kategori daerah dengan angka stunting masih tinggi, diakibatkan oleh faktor kekurangan gizi, rendahnya SDM memicu masyarakat melakukan pernikahan di usia dini yang berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Efisiensi OPD terkait dengan tim penggerak PKK diharapkan memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk mengurangi angka pernikahan di usia dini.
Selanjutnya, Pemkab harus merealisasikan perbaikan kualitas kesehatan dengan menyediakan tenaga medis berkompeten serta memberikan fasilitas peralatan kesehatan modern untuk melayani masyarakat. Penambahan jumlah puskesmas pembantu juga sangat penting guna menunjang pelayanan kesehatan masyarakat terutama di kawasan terpencil.
Permasalahan ekonomi menjadi masalah klasik yang terjadi pada setiap periodisasi pemerintahan, banyak kebijakan pemerintah berfokus terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga banyak sekali potensi sektor lain kurang begitu diperhatikan. Proyek infrastruktur tersebut tidak dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat potensi ekonomi lokal melalui UMKM.
Ke depan, pemerintah harus menselaraskan antara proyek pembangunan infrastruktur dengan proyek peningkatan perekonomian, salah satunya dengan menguatkan sektor pariwisata dan mengoptimalkan sektor pertambangan pasir sebagai potensial market, dengan memperkerjakan masyarakat local sebagai tenaga kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja dalam masyarakat. Selain itu, Pemda harus menciptakan program padat karya secara berkelanjutan, dengan melakukan pelatihan serta pendampingan secara efektif, sehingga kegiatan ekonomi kerakyatan dapat menyentuh seluruh lapisana masyarakat.
Pemkab Lumajang harus bersinergi dalam perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sistematis.
Apabila aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat direalisasikan dengan baik, serta didukung dengan sistem pelayanan publik good governance akan berimplikasi pada relevansi kenaikan angka IPM di kabupaten Lumajang secara terukur dan sistematis. Dengan memperhatikan sektor-sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di dalamnya. Outputnya, angka kenaikan IPM sinergis dengan kebijakan Pemda dalam peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat.
*Penulis adalah Pengamat Sosiologi Politik.
