telusur.co.id - Pengurus Kohati PB HMI, melalui Bidang Kajian dan Advokasi Kohati menyelenggarakan FGD yang mengangkat latar belakang permasalahan tentang isu kekerasan seksual di Indonesia. Hal dilakukan karena Kohati PB HMI merasa resah dengan angka kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang semakin tinggi.
“Isu kekerasan seksual saat ini bukan lagi hanya menjadi isu yang dibahas oleh beberapa kelompok saja. Isu kekerasan seksual saat ini telah menjadi isu sosial,” terang Ketua Umum Kohati PB HMI, Umiroh Fauziah. Selasa, (19/7/2022).
Umiroh juga menyampaikan bahwa, menurutnya, isu terkait kekerasan seksual terhadap ini semakin miris, karena kekerasan ini juga dapat terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pondok pesantren.
“Lingkungan pendidikan yang saat ini seharusnya fokus menjadi tempat untuk menimba ilmu, ternyata juga memiliki peluang besar bagi oknum tak bertanggung jawab dalam melancarkan aksi kekerasan seksual,” beber Umiroh.
Dalam kesempatan FGD ini, juga hadir beberapa lembaga lain seperti PB HMI, BPL, Bakornas LKBHMI, dan Bakornas LKMI.
“Kami berharap dengan banyaknya lembaga yang juga ikut terlibat dalam FGD ini, dapat menciptakan masukan yang berguna dalam penanganan kasus kekerasan seksual,” papar Umiroh.
Berdasarkan data dari Kementerian PPPA tahun 2021, jumlah kasus kekerasan seksual masih tergolong tinggi. Sebanyak 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan telah tercatat, dan sebanyak 15% diantaranya atau 1.272 merupakan kasus kekerasan seksual.
“Sebagai organisasi kemahasiswaan dan keumatan, peran Kohati PB HMI dirasa sangat perlu untuk menanggapi kondisi semacam ini. Oleh karena itu sebagai langkah awal, kami Kohati PB HMI mengadakan Forum Group Discussion (FDG) yang akan membahas tentang isu-isu kekerasan dan cara advokasi ataupun penanggulangan,” lugas Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI, Sri Irawati.
Irawati juga menambahkan bahwa, kegiatan FGD ini merupakan serangkaian awal kegiatan Suistainable Advocacy Training yang akan dilakukan oleh Bidang KAVO PB HMI.
“Harapannya dengan adanya FDG ini, Kohati PB HMI dapat memiliki silabus dan modul advokasi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dan panduan pelaksanaan kegiatan sustainable advocacy training pada bulan Agustus mendatang. Selain itu silabus ataupun modul tersebut dapat digunakan sebagai perwujudan arah gerakan advokasi Kohati PB HMI kedepan, tegas Irawati.
Agnia Addini selaku ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa, terdapat 5 isu strategis yang akan dibahas dalam forum tersebut, yaitu tentang perempuan dan anak, yakni anak, demokrasi dan politik, hak asasi perempuan, pelecehan dan kekerasan seksual, dan lingkungan.
“Pembahasan mengenai kelima isu strategis ini perlu segera dirancang sebagai acuan kohati secara kelembagaan, dan kader untuk menyikapi dan mengadvokasi berbagai isu. Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi,” ungkap Agnia.
Pergerakan yang dioperatori oleh Kohati PB HMI ini mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Bidang Pembangungan Demokrasi dan Politik PB HMI, Ilham Fadli Batubara. Fadil menyatakan bahwa, Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik PB HMI siap untuk mendukung langkah tersebut sebagai komitmen HMI dalam menyuarakan isu-isu keperempuanan. (ari)
