Oleh : Denny JA

Procope Coffee House. Ini kafe yang paling tua di Paris, Perancis. Berdiri di tahun 1686, sekitar 335 tahun lalu. 

Di tahun 2011, saya duduk menikmati suasana di Cafe itu. Pemandu tur ini sangat tahu saya seorang penulis yang senang membaca.

“Di meja itu pak,” ia menunjuk, “sering diduduki Voltaire di tahun 1750an. Victor Hugo sekitar tahun 1790an lebih senang di pojok sana.”

Sang pemandu acap menyebut filsuf besar yang pernah ke kafe ini, ratusan tahun lalu.

“Benyamin Franklin, tahun 1770an, menulis sebagian konsep declaration of independence juga di sini.”

Beberapa waiter di Coffee Shop ini juga dilatih untuk memahami kisah sejarah yang terjadi di Coffee House itu. “Yess Sir. It is correct,” ujar sang waiter.

“Ketika Napoleon masih menjadi tentara rendahan, Ia pernah ke kafe ini. Ia kurang bayar. Dan Ia membayar sisa tagihan dengan topinya.”

“Wow,” saya pun terpana. Begitu banyak sejarah di kafe ini. Beberapa kali saya pejamkan mata, berimajinasi seolah para pemikir dan raja Perancis itu benar benar hadir di Cafe ini. 

Namun tujuan saya ke Cafe ini lebih jauh lagi. Saat itu saya mulai menulis soal sejarah opini publik. Kebetulan tahun itu, saya ke Paris.

Opini publik memang berasal dari bahasa perancis: opinion publique. Kata ini sudah muncul di buku pemikir perancis yang lain; Jean Jaques Rousseau, Julie or the New Heroise. Tahun 1761. 

Dikisahkan bahwa opini publik pertama kali muncul dari Coffee House, kafe shop, di abad 16-17 di Paris dan Eropa. Opini publik awalnya turut dilahirkan di kafe ini pula, salah satunya. 

Saat itu para bangsawan acap menghabiskan waktu, berjumpa di Coffee House. Di sana mereka bergunjing hingga diskusi serius. 

Sambil minum kopi dan wine, mereka beropini soal baik dan buruknya kerajaan. Mereka berceloteh. Mengkritik. Beranalisa. Membuat prediksi. Memuji. 

Mereka adalah generasi elit pertama Eropa yang mengisi waktu luang di Coffee House sambil beropini. 

Raja Perancis pun mencatat itu. Betapa kebijakannya, bahkan kehidupan pribadinya, acapkali digunjingkan di aneka Coffee House di Paris. 

Sambil menikmati kopi. Makan sandwich. Saya merasa terbang ke waktu berbeda, ketika pertama kali tradisi opini publik lahir. 

Imajinasi ini datang kembali ketika saya harus menjawab pertanyaan: apa yang dapat dijadikan momen menetapkan hari survei politik untuk Indonesia? 

Ini pertanyaan terutama dari sesama pegiat survei politik, pemimpin partai, akademisi, ketika bicara kemungkinan survei politik di Indonesia menapak ke tahap yang lebih tinggi. Yaitu memiliki hari nasionalnya. 

Survei politik ini istilah untuk survei opini publik, yang kini banyak dipakai oleh partai politik. Kini di tahun 2021, tak ada pemilu atau pilkada penting tanpa kehadiran survei politik. 

Tanggal berapa, bulan apakah selayaknya ditetapkan sebagai Hari Survei Politik di Indonesia?  

Aneka profesi memiliki hari jadinya. Ada hari film nasional 30 maret. Ada hari pers nasional 9 Febuari. Ada hari puisi 28 April. 

Kapan hari survei politik? 

Sebelum menjawab itu, pikiran saya kembali berkelana. Setelah coffee house, sub kultur kedua yang menumbuhkan tradisi opini publik adalah mass media. 

Khusus untuk opini publik di bidang kontestasi politik, dan pemilu, yang sangat kuat adalah mingguan Literary Digest, di Amerika Serikat. 

Pusat gravitasi opini publik dari Coffee House di Paris di abad 17-18 pindah ke media Amerika Serikat abad 20. 

Di tahun 1890, media mingguan Literary Digest didirikan oleh Isaac Kaufman Fanc. Tapi baru di tahun 1916, 26 tahun kemudian, mingguan ini membuat sejarah. 

Di tahun 1916, majalah ini mempublikasi apa yang kelak menjadi tradisi survei opini publik, atau survei politik. 

Tulis majalah ini, Woodrow Wilson akan memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini (1916). Majalah ini mengirimkan lebih dari sejuta postcard berbagai rumah tangga. 

Postcard itu bertanya, siapa yang akan ibu/ bapak, saudara/saudari pilih sebagai presiden Amerika Serikat. 

Dan prediksi ini akurat! Woodrow Wilson sungguh terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, tahun 1916. 

Banyak yang menduga, ini kebetulan belaka. Sejenis gutak gatik angka, tapi ini sedang untung saja: prediksi tepat. 

Lalu dalam pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 1920, 1924, 1928, 1932, kembali Literary Digest memprediksi secara akurat pemenang pilpres AS, mulai dari Warent Harding, Calvin Colidge, Herbert Hoover hingga Franklin Roosevelt. 

Sudah lima kali berturut-turut selama 16 tahun (1916-1932) prediksi Literary Digest terbukti. ilmuwan, politisi dan publik luas tak lagi menganggapnya gutak gatik angka. 

Namun di tahun 1936, prediksi Literary Digest meleset total. Ia menyatakan yang akan menang adalah Alfred Landon. Tak hanya menang, tapi Landon menang telak. 

Ternyata yang menang sebaliknya. Franklin Roosevelt terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. 

Ikhtiar di Literary Digest menjadi awal lahirnya science: ilmu perilaku pemilih. Voting behavior. Kegagalan prediksinya juga keberhasilan sebelumnya menjadi bagian dari eksplorasi mencari motodelogi riset yang lebih valid. 

Itulah momen terpenting bagi evolusi opini publik untuk konstestasi pemilu di dunia barat sana. 

Bagaimana di Indonesia? Kapan momen paling penting untuk dijadikan hari survei politik? 

Saya pun mengontak Rully Chaerul Azwar dari Partai Golkar. Saya ingin konfirmasi. Kapankah LSI Denny JA kontrak pertama kali, 200 wilayah, untuk survei pilkada, pemilihan kepala daerah, pilkada langsung yang pertama di Indonesia? 

“Seingat saya bulan Maret tanggal 30, 2015. Mohon cek, ya bro.” Itu pesan saya pada Rully. 

Rully minta waktu seminggu untuk mencari berkasnya. Bersama Andi Matalata, saat itu, Rully menjadi ketua tim pemenangan Golkar. 

“Konfirm bro; 30 Maret 2015.” Itulah jawaban Rully. “Saya sudah cek beberapa berkas.” 

“Bro,” ujar saya. “Jangan lupakan momen tersebut. Itu momen bersejarah. Bro saksi dan pelakunya.” Ujar saya. 

“Walau yang tanda tangan kontrak survei opini publik untuk 200 wilayah itu saya (Denny JA) dan Andi Mattalata, tapi Rully yang mengawal dan merumuskan detail kontraknya. 

Mengapa saya memilih 30 Maret sebagai hari survei politik?  

Saya membandingkannya dengan suasana insan film. Saat itu mereka juga akan memutuskan hari apakah yang dipilih untuk Hari Film Nasional. 

Ada tiga hari kandidat kuat. Pertama 30 Maret 1950. Inilah hari pertama insan film merekam film Darah dan Doa. Sutradaranya Usmar Ismail. 

Ini hari ketika perusahaan nasional Indonesia sendiri yang merekam film, oleh orang Indonesia sendiri, untuk film yang juga bercirikan Indonesia. 

Kandidat kedua tanggal 19 September 1945. Bung Karno memberikan pidato di hadapan khalayak ramai. Ini momen memperingati satu bulan proklamasi. 

Itu bukan era damai. Jepang dan Belanda belum menerima kemerdekaan Indonesia. Tapi pekerja film dari Berita Film Indonesia, dengan berani, mengambil semua resiko, merekam peristiwa itu. 

Di tahun 1964, ketika gerakan budaya kiri Lekra berjaya, kelompok kiri ini juga mengusulkan. Hari film sebaiknya diambil dari lahirnya PAPFIAS (Panitia Aksi Pembokoitan Film Imperialis Amerika). 

Ini aksi yang dianggap berhasil menghentikan pemutaran aneka film Amerika Serikat di Indonesia. 

Mengapa akhirnya hari shooting film nasional Darah dan Doa yang dipilih sebagai hari film nasional? Lebih dari yang lain, itu momen film nasional yang lebih lengkap. 

Bukan saja film nasional pertama kalinya dilahirkan, dilihat dari perusahaan pembuatnya, sutradara dan pemainnya, tema kisahnya, tapi juga diputar komersial. 

Tanggal 30 Maret layak dipilih sebaga hari survei politik karena dua alasan. 

Alasan pertama, ia membuka pintu gerbang dunia baru. Untuk pertama kalinya secara kelembagaan pertarungan politik praktis dalam pemilu dikawinkan dengan riset ilmu pengetahuan, di Indonesia. 

Belum pernah terjadi secara resmi sebuah partai politik menjadikan survei opini publik sebagai bagian pemenangan pemilu/pilkada, secara masif. 

Belum pernah terjadi sebuah partai melakukan kontrak dengan sebuah lembaga survei untuk melaksanakan riset opini publik sebagai bagian memenangkan pemilu. 

Momennya memang tepat. Kontrak massif 200 survei opini publik di 200 wilayah seluruh Indonesia itu terjadi di tahun 2005. Tahun 2005 memang tahun pertama kepala daerah dipilih langsung. 

Tradisi yang dimulai tanggal 30 Maret 2005 ini terus berlanjut semakin intensif hingga kini. Tak hanya Golkar, hampir semua partai sekarang menggunakan lembaga survei. 

Tak hanya LSI Denny JA, sekarang juga menjamur banyak lembaga survei dengan kualitas yang beragam. 

Alasan kedua, momen 30 Maret ini lahir dan dimungkinkan karena dua peristiwa besar lainnya. 

Dalam pemilu legislatif tahun 2004, Partai Golkar banyak diserang kaum terpelajar.  Tahun 2004 baru berjarak enam tahun sejak jatuhnya Orde Baru, 1998. 

Golkar bagaimanapun dianggap identik dengan Pak Harto yang baru saja ditumbangkan. Maka PDIP, partai alternatif, dalam pemilu 1999 menjadi nomor satu dengan perolehan tertinggi di era pemilu reformasi: 33,74 persen. 

Di tahun 2004, slogan “Jangan pilih Golkar selaku sarang politisi busuk” menjadi kampanye banyak aktivis dan kalangan terpelajar. 

Saya saat itu sudah mendirikan dan memimpin Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kami sudah melakukan beberapa kali survei nasional. 

Data yang kami punya, di tahun 2004, sebelum pemilu dilaksanakan, PDIP sangat merosot. Harapan publik pada PDIP di tahun 1999 terlalu tinggi. Akibatnya publik mudah kecewa. 

“Wah,” saya terkejut melihat data. Golkar kemungkinan kembali nomor satu.” 

Sayapun mencari waktu menghadap Akbar Tanjung, ketua umum Golkar saat itu. Saya sampaikan prediksi Golkar akan juara kembali. 

Saat itu, survei opini publik barang baru. Tak banyak elit politik percaya. Terkesan Akbar Tanjung juga tak percaya. Namun selaku tuan rumah, ia ingin sopan pada saya, anak muda, yang menggebu-gebu memberitakan kemenangan Golkar. 

“Dik Denny, kan Golkar sekarang dalam serangan gencar. Stigma Orde Baru menyulitkan kita. Kok bisa menang?” Tanya Akbar berulang-ulang. 

Saya katakan, “Pak, yang marah dengan Golkar itu kalangan terpelajar. Definisi pemilih terpelajar itu: mereka yang menjadi mahasiswa, S1, S2 ke atas. Jumlah mereka hanya 10 persen, pak!” 

“Yang paling banyak itu wong cilik. Mereka yang hanya tamat SD atau SMP. Jumlah mereka 60-70 persen.” 

“Golkar tak populer di kalangan 10 persen terpelajar. Tapi paling populer di segmen Wong Cilik yang pendidikannya hanya SD, SMP.” Saya yakinkan Akbar Tanjung dengan bersemangat. 

Kembali Akbar menggali: “Kan Wong cilik itu segmennya PDIP. Kok bisa Golkar yang menang?” 

“Itu dulu pak. Sekarang di tahun 2004, wong cilik hidupnya tambah susah. Mereka marah. PDIP mulai kalah di segmen ini.” 

Akbar tak terlalu berhasil saya yakinkan. Tapi selaku politisi, Akbar merasa informasi saya ini bagus untuk semangat kawan-kawan Golkar di daerah. 

Saya pun banyak diundang Golkar daerah untuk presentasi hasil survei. 

“Abakadbra.” Dalam pemilu 2004, PDIP benar-benar merosot. Dan Golkar kembali nomor 1. 

Reputasi saya selaku pemimpin lembaga survei mulai berkibar di kalangan elit. 

Di tahun yang sama, 2004, juga akan berlangsung pemilu presiden. Ini pemilu pertama dalam sejarah Indonesia untuk kasus presiden dipilih langsung. 

Saya memegang data yang tersembunyi. Memang jika dilihat dari elektabilitasnya, Megawati jauh di atas SBY.   

Saat itu Megawati Presiden Indonesia. Ia memimpin partai besar: PDIP. Ia anak Bung Karno. 

Sementara SBY tokoh sentral Demokrat, partai yang sangat baru. Partai kecil. SBY juga dari militer. Indonesia saat itu baru saja lepas dari Dwi Fungsi ABRI. Militer tak populer. 

Tapi saya memiliki data lain. Jika ditanya kepada seluruh rakyat Indonesia saat itu; dalam survei, Megawati memang jauh di atas SBY. 

Tapi jika hanya di segmen pemilih yang kenal dengan SBY dan kenal Mega saja, SBY mengalahkan Megawati dengan jarak 10 persen. 

Sayapun menghadap SBY. Saya katakan Ia akan menjadi the next president. SBY kaget juga mendengarnya. Tapi SBY mengetahui reputasi saya ketika mengabarkan kemenangan Golkar yang sebelumnya juga dianggap mustahil. 

“Pak SBY kini kalah dari Megawati karena Mega dikenal oleh lebih 90 persen pemilih. Sementara yang mengenal SBY hanya dibawah 50 persen.” 

“Jika pak SBY dikenal mendekati Megawati, Megawati akan kalah.”  

Berbeda dengan banyak politisi lain, SBY cinta ilmu pengetahuan. Ia pun meyakini survei.” 

“Ini strateginya Pak. Pak SBY capres kuat tapi tak punya partai yang kuat. Golkar partai yang kuat, tapi tak punya Capres yang kuat.” 

“Saya punya strategi. Pak SBY dikawinkan dengan Golkar. Bagaimana?” 

Pak SBY menyetujuinya. Sayapun mengatur perjumpaan SBY dan Akbar Tanjung.  

Kami berjumpa beberapa kali. Akbar Tanjung acapkali ditemani Bomer Pasaribu. SBY acapkali ditemani oleh Kurdi Mustofa. 

Setiap kali berjumpa saya selalu menyampaikan data hasil survei. Saran saya: SBY Capres, Akbar Tanjung Wapres. Golkar maju bersama Demokrat. 

Mungkin lima kali pertemuan dibuat. Saat itu, Golkar juga merencanakan Konvensi Capres Partai Golkar. Akbar merasa bisa menjadi Capres dari partainya sendiri. 

Singkatnya perkawinan SBY dan Akbar Tanjung batal. Tapi saran saya SBY tetap maju dengan mengambil sentimen pendukung partai Golkar tetap. Posisi Akbar yang awalnya diplot menjadi Cawapres SBY akhirnya diganti Jusuf Kalla sebagai Cawapres. 

Jusuf Kalla juga tokoh Golkar, yang saat itu cukup menonjol. 

Kampanye Pilpres 2004 dimulai. LSI yang saya pimpim acapkali menyatakan dalam konferensi pers bahwa SBY akan menjadi presiden.   

Banyak yang skeptis tak percaya.  

Akhir dari Pilpres 2004 sudah kita ketahui. SBY-JK sesuai hasil survei LSI memenangkan Pilpres. 

Reputasi saya selaku pemimpin lembaga survei melonjak kembali. 

Dua peristiwa di atas, pemilu legislatif 2004 yang Golkar menang, dan pemilu presiden yang SBY menang, menjadi modal besar saya masuk ke dalam pilkada 2005. 

Ini pilkada pertama dalam sejarah Indonesia: kepala daerah dipilih langsung. 

Jusuf Kalla sang wakil presiden di bulan Desember 2004 juga terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. 

Sayapun datang, minta waktu, bertandang kepada Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar yang baru. 

Saya mengingatkan betapa ilmu pengetahuan, melalui survei opini publik dapat memprediksi kemenangan SBY-JK berbulan sebelum pilpres 2004. 

Tahun 2005 ini, pertama kali akan dilakukan pilkada, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Golkar dapat memulai tradisi baru, menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan untuk pertarungan politik praktis di pemilu. 

Setelah eksplorasi intens, Jusuf Kalla setuju. Ia hanya memberi dua nama. Silahkan Denny kontak Andi Matalata dan Ruly Chaerul Azwar.  

Kata Jusuf Kalla, “Kita ini disamping berpolitik juga lama di bisnis. Inovasi dan mencoba yang lebih maju itu keharusan.” 

Sayapun menemui Andi Matalatta dan Ruly Chaerul Azwar. Tapi lebih banyak Rully yang menetap di kantor Golkar. 

Setelah beberapa kali bulak balik memperbaiki naskah kerjasama, datanglah itu sejarah. 

Tanggal 30 Maret 2005, menjadi monumen berubahnya politik pemilu di Indonesia. Pertama kali sebuah partai secara sistematis dan terpadu menggunakan lembaga survei untuk rekruitmen kepala daerah. 

Tak semua happy, tentu saja. Banyak ketua Golkar daerah tingkat provinsi dan kotamadya/kabupaten (Ketua DPD) berkelakar sambil mengeluh.  

“Wah, LSI dan Pak Denny sekarang lebih berkuasa dibanding kami-kami ketua DPD. Bukan kami yang menentukan calon kepala daerah di wilayah kami, tapi survei LSI.” 

Itulah kisah di balik momen tanggal 30 Maret 2005. Melihat efek dan sejarahnya, layak kiranya 30 Maret dipilih sebagi Hari Survei Politik Indonesia. 

Suatu ketika William Shakespeare berkata: “Opinion is the mistress of success.” 

Kutipan Shakespeare ini bisa diplesetkan menjadi “public opinion is the mistress of a political leader.” 

Mistress dalam kutipan itu ditafsir sebagai kekasih gelap. Memiliki opini yang baik di mata publik itu ibarat memiliki kekasih yang dicintai, walau kekasih gelap. 

“Istri yang sebenarnya” dari seorang pemimpin bukan public opinion, tapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat.  

Tapi bukankah kini sulit kita menganggap seorang pemimpin sukses jika opini publik atasnya buruk? 

Public opinion semakin powerful. Kita pun sampai pada zaman yang slogan pertarungan pemilu demokratis: “lembaga survei di tangan kananku. Dan konsultan politik di tangan kiriku.” 

*Penulis adalah Konsultan Politik, Founder LSI-Denny JA, Penggagas Puisi Esai, Sastrawan, dan Penulis Buku.