Dongkrak Pemenuhan Kuota PBI JK Jatim, Direktur BPJS Kesehatan Sambangi Pemprov Jawa Timur - Telusur

Dongkrak Pemenuhan Kuota PBI JK Jatim, Direktur BPJS Kesehatan Sambangi Pemprov Jawa Timur

Kunjungan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun pada Pemprov Jawa Timur

telusur.co.id - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam pemenuhan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Tahun 2022 diapresiasi oleh BPJS Kesehatan. 

Apresiasi ini disampaikan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun dalam kunjungannya ke Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada audiensi tersebut, David menjelaskan bahwa, saat ini Capaian Kepesertaan PBI JK Aktif secara nasional sampai dengan 31 Mei 2022 berjumlah 89.831.462 jiwa sehingga masih terdapat selisih sejumlah 6.968.538 jiwa dari kuota tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 96.800.000 jiwa.

“Provinsi Jawa Timur masih memiliki potensi yang besar, terutama disebabkan karena saat ini jumlah kepesertaan penduduk Jawa Timur saat ini baru mencapai 81,51% dari total penduduk sejumlah 41 juta jiwa. Sementara masih terdapat sisa kuota PBI JK sejumlah 789.869 jiwa yang harus segera terpenuhi,” ujar David. Senin, (20/6/2022).

Ia menjelaskan, pihaknya berkolaborasi lintas kementerian dengan mengundang seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam kegiatan Kelas Konsultasi Implementasi Perpres (KKIP). 

Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

“Diharapkan melalui kelas konsultasi ini tidak lama lagi kuota PBI JK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat segera terpenuhi. Untuk itu, kami mohon dukungan segenap jajaran pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mendukung bersama program nasional ini,” lugas  David.

Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili menyampaikan bahwa, untuk pemenuhan kuota PBI tersebut tetap harus memperhatikan kriteria layak dianggap sebagai penerima bantuan iuran sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial serta dapat dimasukan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

“Harapan kami agar pelaksanaan usulan ini tetap mempertimbangkan kriteria penerima bantuan iuran,” beber Suhadi.

Penjabat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyampaikan apresiasinya atas komunikasi yang telah dibangun oleh BPJS Kesehatan untuk mendorong pemenuhan kuota PBI JK Jawa Timur Tahun 2022. Menurutnya target pemenuhan kuota PBI JK membutuhkan langkah segera mengingat sisa yang masih cukup besar.

“Terima kasih saya ucapkan atas kunjungan tim dari BPJS Kesehatan untuk menyampaikan beberapa hal, termasuk permasalahan mengenai pemenuhan kuota yang membutuhkan Langkah segera mengingat sisa kuota yang masih cukup besar. 

“Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi dengan kabupaten dan/atau kota se Jawa Timur, sisa kuota tersebut dapat terpenuhi dalam 2 bulan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mensupport dan membuka diri untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan,” tutur Wahid. (ar/rn/ari)


Tinggalkan Komentar