telusur.co.id - Dalam upaya menciptakan kondusifitas keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pemilihan serentak kepala daerah tahun 2020 di Jawa Timur, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) beserta perwakilan KIPP kabupaten/kota beraudiensi dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Fadil Imran.
Audiensi yang diselenggarakan di Polda Jawa Timur tersebut merupakan pintu awal membangun komunikasi dan sinergisitas antara masyarakat pemantau dengan kepolisian. Koordinasi tersebut sangat penting mengingat potensi kerawanan dalam pelaksanaan pilkada sangat tinggi jika tidak diawasi oleh masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, KIPP Jawa Timur mengungkapkan 5 point hasil temuan dan kajiannya selama tahapan pra pencalonan, diantaranya terkait dengan netralitas ASN, netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan, penyalahgunaan program, kegiatan dan anggaran penangganan pandemi covid 19 oleh calon petahana, politik uang, dan pemetaan kekuatan kelompok elit lokal beserta potensi gesekan kepentingan.
Terkait dengan netralitas ASN menjadi sorotan pemantauan KIPP. Berdasarkan temuannya, di beberapa kabupaten kota yang terdapat calon petahana, keterlibatan ASN dalam politik praktis sangat tinggi, terdapat dua faktor penyebabnya yaitu intimidasi mutasi jabatan oleh calon petahana jika tidak memberikan dukungannya secara politik.
Faktor kedua adalah kesadaran diri sendiri dari para ASN untuk terlibat politik praktis mendukung calon kepala daerah demi mengamankan posisi jabatan.
Terkait penyalahgunaan kewenangan, program, dan anggaran, cenderung dilakukan oleh calon petahana karna kekuasaan jabatan yang dimilikinya dengan memanfaatkan program penanganan pandemi Covid-19.
Dengan pendistribusian berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat terdampak pandemi dengan menyertakan simbol simbol kampanye calon.
Terkait dengan netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan nampak terlihat dari produk keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara, yang mana menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
Ketua KIPP Jatim, Novli Bernado Thyssen menilai bahwa, keberpihakan penyelenggara kepada pasangan calon dapat berpotensi muncul gesekan konflik horizontal yang cukup keras di tataran para pendukung calon, ini sangat berbahaya.
“Terkait dengan politik uang sangat mungkin terjadi pada saat dimulainya masa kampanye, mengingat kondisi masyarakat yang masih terpuruk secara ekonomi akibat pandemi secara sadar akan timbul kampanye transaksional antara masyarakat pemilih dengan peserta,” ungkapnya. Selasa, (01/9/2020).
Lanjut Novli, frame yang terbangun pada diri masyarakat adalah memanfaatkan momentum pilkada sebagai momentum transaksional karna kondisi perekonomian. Sehingga rasionalitas dalam memilih calon bukan menjadi pertimbangan.
“Terkait dengan pemetaan kekuatan kelompok elit lokal, KIPP dalam kajiannya menilai, potensi gesekan kepentingan antar kelompok elit lokal disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya terdapatnya beberapa calon diusung oleh kelompok yang sama secara ideologis keagamaan, kesamaan ideologis kelompok,” ungkap Novli.
Selain hal tersebut, potensi gesekan konflik dapat terjadi dikarenakan terdapatnya pertarungan antara calon yang berangkat dari jalur independen yang notabene memilik basis suara kuat dan riil di tataran grassroot dengan calon yang berangkat dari partai politik, di mana kekuatan partai politik atau gabungan partai politik akan berupaya keras merebut basis suara calon independen.
“Tindaklanjut dari audiensi tersebut adalah terbangun sinergisitas kerjasama sampai pada jajaran kepengurusan KIPP kabupaten/kota dengan Polres kabupaten/kota dalam upaya menciptakan kondusifitas di masing masing daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020,” tutup Novli Thyssen. (ari)
