telusur.co.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur (Badko HMI Jatim)  menggelar kegiatan Upgrading dan Rapat Kerja (Raker) Periode 2021-2023 di Hotel Camplong Sampang. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Firman Syah Ali yang akrab disapa sebagai Cak Firman sebagai Narasumber mewakili Kepala Dispora Jatim Pulung Chausar dengan tema “Desiminasi HMI Badko Jatim Dalam Menuju Indonesia Emas”.

Pada awal paparan, Cak Firman menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Agustus tahun 2045 mendatang Negara Republik Indonesia tepat berusia 100 tahun. Kalau belajar dari sejarah negara-negara besar dalam peradaban dunia, usia satu abad biasanya menjadi landasan take off negara-negara tersebut menuju era keemasan. Maka sangat wajar jika bangsa Indonesia mencanangkan tahun 2045 sebagai tahun Indonesia Emas atau lebih dikenal sebagai Indonesia Emas 2045.

Masih menurut Cak Firman, dalam perjalanan menuju Indonesia Emas saat ini Indonesia diganggu oleh pandemi, perilaku korup dan ancaman terorisme yang cukup kompleks. Oleh karena itu HMI diminta bersinergi membantu pemerintah dalam menanggulangi ketiga gangguan tersebut.

Dengan sistem produksi dan distribusi kader yang luar biasa, tentu partisipasi dan kontribusi HMI sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan Jawa Timur. 

Dalam menjawab pertanyaan peserta Raker, Kabid Keolahrgaan Dispora Jatim ini sempat bernostalgia tentang masa-masa aktivis angkatan 98 yang penuh heroisme dan romantisme. 

"Adik-adik, dulu saya dan kanda yunda kalian berunjuk rasa karena saat itu tidak ada saluran, pos-pos kekuasaan strategis negara dari pusat hingga daerah dikuasai oleh junta militer. Jadi cara kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan ya dengan unjuk rasa,” terang senior IPNU ini. Sabtu, (26/2/2022).

"Namun karena saat ini pos-pos kekuasaan strategis sudah diduduki oleh kanda yunda kalian, tibalah saatnya bersinergi bukan berdemonstrasi, unjuk karya bukan unjuk rasa. Tidak perlu teriak-teriak sampai kerongkongan kering, saling gebuk dengan aparat untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 

“Sudah ada kanda yunda yang tanpa harus turun jalan sudah bisa mengadministrasikan kebenaran dan keadilan, cukup dengan tanda tangan dan stempel misalnya,” tandas Pengurus Harian PWLP Ma'arif NU Jawa Timur ini. (ari)